NTT BICARA.COM, LARANTUKA – Seratus hari kerja kepemimpinan Bupati, Anton Doni Dihen dan Wakil Bupati, Ignas Boli Uran sering disebut sebagai etalase komitmen dan arah kebijakan. Namun di Flores Timur, publik justru dihadapkan pada tanda tanya besar, mengapa kegiatan seremonial seperti fun run menjadi pilihan di tengah berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan?
Patrisia Lamabahi kepada NTT BICARA.Com mengatakan, apresiasi tetap layak diberikan kepada Pemda Flotim di mana upaya membangun semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat. Tapi ketika anggaran publik digunakan untuk kegiatan temporer sementara kebutuhan pokok seperti air bersih, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan belum tertangani secara menyeluruh, kita perlu bertanya: apa sebenarnya prioritas pembangunan kita?
Dalam 100 hari pertama pemerintahan, masyarakat berharap adanya langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Namun, di Flores Timur, alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial seperti fun run menimbulkan pertanyaan, apakah ini prioritas yang tepat di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu. Tidak hanya itu, Patrisia juga menyoroti dimana Pemda Flotim sedang menabrak sebuah regulasi hanya untuk kejar 100 hari, seperti sumur bor di Solor dan Adonara yang terhenti sementara karena semua dokumen belum diselesaikan tapi fisik di lapangan sudah dikerjakan.
Patrisia juga mengkritisi realitas sosial dan ekonomi Flores Timur. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga November 2024, 11,25% penduduk Flores Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2023 mencapai 3,79%, naik dari 3,49% pada 2022. Dalam sektor pendidikan, 3,7% laki-laki usia 5 tahun ke atas belum pernah mengenyam bangku sekolah, mencerminkan tantangan pemerataan pendidikan.
Meskipun statistik mencatat 97,93% rumah tangga memiliki akses air minum layak, kenyataannya banyak desa masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama, menunjukkan ketimpangan distribusi infrastruktur dasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Flores Timur pada 2024 berada di angka 69,79, jauh di bawah rata-rata nasional, menandakan tantangan besar di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan ini mencakup Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun dari transfer ke daerah.
Salah satu fokus efisiensi adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, termasuk acara seperti Fun Run.
Kritik juga patut diarahkan kepada DPRD Flores Timur. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utaman yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketika anggaran untuk kegiatan seperti fun run disetujui tanpa pertimbangan kondisi riil masyarakat, publik berhak bertanya, dimana fungsi kontrol DPRD?
Apakah para wakil rakyat benar-benar turun ke lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat? Apakah mereka menguji efektivitas setiap program dalam APBD, atau sekadar menyetujui atas dasar formalitas politik?
Mengapa Fun Run Masih Dipertanyakan
Penyelenggaraan fun run memerlukan anggaran untuk logistik, suvenir, panggung, hingga promosi. Dalam kondisi seperti di atas, pengalokasian dana untuk kegiatan ini dapat terkesan tidak sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Anggaran fun run, jika dialihkan bisa membiayai pembangunan instalasi air bersih permanen di desa-desa yang krisis air, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, atau mengembalikan anak-anak putus sekolah ke ruang kelas, jauh lebih penting.
Mengkritik bukan berarti menolak atau memusuhi pemerintah. Sebaliknya, ini adalah wujud partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga agar arah pembangunan tetap berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Masyarakat Flores Timur tidak menginginkan pesta besar. Mereka ingin air bersih yang mengalir, pekerjaan yang layak, sekolah yang terjangkau, dan layanan kesehatan yang bisa diakses kapan pun dibutuhkan.
Lanjut Patriasia, wajah pembangunan yang sejati bukan tercermin dari baliho kegiatan, melainkan dari senyum masyarakat yang tidak lagi harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Wajah pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa meriahnya sebuah acara seremonial, tetapi dari air bersih yang mengalir di rumah warga, dari anak-anak yang bisa sekolah tanpa harus menempuh puluhan kilometer, dan dari keluarga yang bisa makan tiga kali sehari tanpa berutang. Dalam hal ini, kritik atas alokasi anggaran yang kurang tepat bukanlah bentuk permusuhan, melainkan panggilan untuk berpihak—pada rakyat yang paling membutuhkan. Wajah pembangunanan juga sejatinya bukan tercermin dari baliho kegiatan, melainkan dari senyum masyarakat yang tidak lagi harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.
Dalam demokrasi yang sehat, setiap kebijakan publik layak untuk dikritisi—terutama ketika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak diukur dari seberapa besar panggung yang dibangun, melainkan dari seberapa besar harapan masyarakat yang dijawab dengan tindakan nyata.
Saatnya kita menata ulang prioritas anggaran. Flores Timur tidak butuh lari massal yang sesaat, tetapi langkah perlahan, namun pasti menuju kesejahteraan yang merata.(bam)
