NTT BICARA.COM, KUPANG – Komisi II DPRD NTT mendorong penguatan peran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
Apresiasi Komisi II DPRD NTT itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi NTT di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD NTT, Rabu, 30 Juli 2025.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD NTT, Leonardus Lelo, S.IP. Komisi II mendengarkan dan mendapatkan informasi terkait rencana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi H. Nange dalam pemaparannya menyampaikan soal program kerja Biro Perekonomian. Biro Perekonomian pada Tahun Anggaran 2026 melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD NTT.
Lebih lanjut Selfi sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Biro Perekonomian melaksanakan misi ke 5 Berkelanjutan yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, Pilar ke 6 yakni Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Dasa Cita ke -8 terkait pelayanan publik.
Selfi juga menyampaikan bahwa Biro yang dipimpinnya melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perekonomian, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan. Selfi menyampaikan tentang kegiatan strategis yang dilakukan oleh Biro Perekonomian yakni pengendalian inflasi, penghitungan dan monev kuota BBM Bersubsidi, pembinaan BUMD dan BLUD serta Evaluasi Administrasi Pembangunan.
Selfi meminta dukungan Komisi II dalam menyukseskan program kerja demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Menanggapi pemaparan Kepala Biro Perekonomian dan Pengembangan, Ketua Komisi II, Leonardus Lelo menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan BUMD khususnya PT Flobamor dan PT KI Bolok yang belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.
Anggota Komisi II, Oktavianus Moa Mesi menyoroti terkait belum selesainya proses penetapan Perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT yang telah berproses pada tahun 2024, namun belum mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, karena persoalan bentuk hukum PT BPD NTT yang harus dirubah menjadi Perseroda.
Politisi Partai Nasdem ini meminta agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat segera mengambil langkah taktis dan strategis demi mendapatkan solusi terbaik untuk melegalisasi Ranperda Penyertaan Modal yang telah lama berproses.
Yan Pieter, Wakil Ketua Komisi II menyoroti kinerja BLUD yang belum maksimal dan mendorong agar BLUD yang dapat dinaikkan statusnya menjadi Perumda agar didorong menjadi Perumda guna memberikan dampak peningkatan PAD bagi daerah.
Selanjutnya anggota Komisi II, Rusding dari PKS menyoalkan kelangkaan BBM di Labuan Bajo pada High Season atau masa puncak liburan bagi wisatawan di Labuan Bajo. Menurut Rusding, kondisi ini sangat merugikan wisatawan, karena para turis yang berkunjung ke destinasi wisata biasanya sudah menjadwalkan secara pasti waktu liburannya.
Kelangkaan BBM bisa merusak reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi premium. Karena itu, Rusding sangat mendukung kegiatan Monev Kuota BBM bersubsidi demi menjamin ketersediaan BBM di daerah.
Diakhir RDP, Leonardus Lelo menyampaikan dukungan dan meminta agar perlu penguatan peran Biro Perekonomian yang dinilainya sangat strategis dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam fungsi koordinasi dan fasilitasinya harus terus didorong untuk tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengendalian inflasi tapi perlu koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi makro.(gem)
