NTT BICARA.COM, LARANTUKA – Komisi I DPRD Flores Timur kunjungan kerja ke Desa Persiapan Riangwelo, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran desa, Selasa, 3 Juni 2025.
Komisi I yang turun ke lokasi yakni Ketua Komisi, Andi Liwu serta anggota Niko Be’ oang, Abdul Hamid, Husain Maser Petrus Bading, Basir Kebesa Raya dan Martinus Welang. Kunjungan ini dihadiri Camat Lewolema, Heri Tokan, Kepala Desa Painapang (desa induk), Mateus Siku Ruron, masyarakat Dusun III dan IV Welo.
Ketua Komisi I, Andi Liwu kepada NTT BICARA.Com, menjelaskan secara kelayakan sangat layak, dilihat dari infrastruktur pendukung.
“Di sini ada TK, SD, SMP, tentu kita tetap pegang teguh pada aturan juga ada prinsip dasar baik secara administrasi tapal batas wilayah desa, juga aturan yang berlaku. Kami secara lembaga sangat mendukung aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Welo. Juga setelah kami datang dan menemui langsung masyarakat dan melihat langsung persiapan,” kata Andi.
Anggota Komisi I DPRD Flores Timur, Nikolaus Be,oang mengatakan, desa induk Painapang akan dimekar menjadi dua desa, salah satunya Desa Persiapan Riangwelo dan desa induk tetap Painapang.
Pada prinsipnya Komisi I DPRD Flores Timur tetap mendukung, intinya semua proses administrasi harus dilalui. Hal ini bagian dari aspirasi masyarakat Dusun Welo.
“Mari kita sama -sama berjuang demi terwujudnya harapan masyarakat. Kita berharap semua proses administrasi pendukung juga syarat -syarat segera dipenuhi agar berjalan sesuai harapan,” kata Niko.
Kepala Dusun III Welo, Lusia Peni Liwu menjelaskan di Dusun Welo dengan jumlah kepala keluarga 302 dan jumlah jiwa 1. 200 jiwa yang terbagi di dua dusun sangat layak dan pantas menjadi desa sendiri.
“Ada alasannya kami berusaha menjadi satu desa karena ada beberapa faktor, yakni letak geografis jauh dengan desa induk. Kita ke desa induk jaraknya lebih kurang 10 km. Juga mendekatkan pelayanan pemerintahan, Walau kami masih dikategorikan dusun tapi kami punya fasilitas pendidikan. Di sini sudah ada TK, SD, SMP untuk itu dari segi luas wilayah jumlah penduduk dan faktor pendukung lainnya kami layak sakali. Demikian juga pendekatan pelayanan di bidang kesehatan, Kasian ibu -ibu hamil ketika mau kontrol harus ke desa induk di polindes yang jaraknya cukup jauh,” kata Lusia.
Lusia berharap pimpinan dan anggota Komisi I serta Dewan bisa memperjuangkan pemekaran desa tersebut. Kami sangat berharap kepada bapak-bapak Dewan memperjuangkan aspirasi kami,” lanjut Lusia.
Lusia yakin dengan pemekaran pelayanan pemerintahan dan pembangunan lebih dekat. “Harapan kami juga Pemerintah Daerah Flores Timur bisa menerima usulan kami dan kami menjadi satu desa otonomi menuju masyarakat adil dan makmur. Perjuangan kami sejak 12 tahun lalu tapi belum terwujud, untuk itu di hadapan bapak anggota DPRD Flores Timur dalam kunjungan kerja hari ini bisa membawa aspirasi kami,” katanya.
Menurut Lusia, pemekaran tidak berarti memisahkan hubungan persaudaraan dengan warga desa induk. Mereka tetap bersilaturahmi karena adat istiadat dan budayanya sama. (bam)
