NTT BICARA.COM, KUPANG – Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT mengatakan, infrastruktur sangat penting dalam mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa bakti 2025-2030, yaitu penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Karena itu, fokus utama lembaga yang dipimpinnya dalam mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT adalah pembenahan infrastruktur. Sebab infrastruktur yang baik dapat mendukung upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT.
Hal ini disampaikan Benyamin Nahak saat menggelar Coffee Morning bersama waratwan lingkup Kota Kupang, di ruang kerjanya, Jumat, 23 Mei 2025.
Coffee Morning dilakukan Benyamin Nahak yang baru dilantik menjadi Kadis PUPR NTT pada Senin, 19 Mei 2025 untuk menyamakan persepsi demi mewujudkan Program Ayo Bangun NTT di lingkungan Dinas PUPR NTT.
Demi mewujudkan program yang dicetuskan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT itu, Benyamin Nahak menegaskan, ia tidak hanya mengandalkan kemampuan ASN di Dinas PUPR NTT semata, tapi butuh dukungan berbagai pihak, termasuk media.
Benyamin Nahak menyebut dalam upaya penurunan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT, masih ada persoalan di bidang infrastruktur yang perlu menjadi perhatian Dinas PUPR NTT ke depannya.
Di Bidang Bina Marga, terjadi penurunan kondisi jalan mantap dari 73 persen menjadi 67 persen. Padahal dibutuhkan akses jalan yang lancar, yaitu jalan dalam kondisi mantap untuk mendukung lancarnya distribusi pangan dari titik sentra pangan ke titik sentra penduduk stunting dan penduduk kemiskinan ekstrem.
Masalah lainnnya, masih rendahnya angka layanan air minum yang saat ini baru mencapai 85 persen. Padahal seharusnya mencapai 95 persen.
Rendahnya angka layanan air minum akibat keterbatasan air baku dari sumber-sumber air yang telah dibangun akibat musim hujan yang terbatas.
Terbatasnya hujan mengakibatkan ketersediaan air baku menurun yang berpengaruh pada kebutuhan air minum dan kebutuhan lainnya.
Selain itu belum optimalnya jaringan Irigasi di seluruh wilayah NTT yang mendukung peningkatan musim tanam yang berpengaruh pada ketahanan pangan.
Mengatasi berbagai persoalan infrastruktur tersebut, jelas Benyamin Nahak, diperlukan perencanaan yang baik dan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaannya.
Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta dalam hal ini dunia usaha.
Dalam konteks koordinasi itu, maka upaya yang sudah dilakukan Dinas PUPR NTT adalah melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan, Balai Perumahan, Balai Cipta Karya, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) NTT,serta asosiasi-asosiasi konstruksi.
Koordinasi itu dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di NTT ini semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. (kas)
