NTT BICARA.COM, LARANTUKA – Gubernur NTT, Melki laka Lena memperkenalkan Sisaga (Sistem Saling Jaga) sebagai sistem pelayanan berbasis masyarakat melalui nomor 08113910910 kepada para uskup se- Bali Nusa Tenggara, saat membuka Pertemuan Pastoral (perpas) XII di Aula Gedung Orang Muda Katolik (OMK), Larantuka, Rabu, 2 Juli 2025.
Gubernur Melki mengatakan, Sisaga tersebut disiapkan untuk penanganan masalah buruh migran yang kerap dialami masyarakat NTT baik di derah lain dalam negeri maupun luar negeri.
Melki memberi apresiasi terhadap Perpas XII yang menjadi wahana penting bagi internal Gereja Regio Nusra untuk menyusun program strategis yang berpihak pada martabat manusia buruh migran.
“Arus media sosial yang begitu cepat memengaruhi seluruh aspek manusia, dalam aspek sosial, religius, budaya dan politik, terjadi di semua wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah. Saya berharap Gereja Katolik hadir dalam kegelisahan umat, menjadi sabar dalam pergulatan masyarakat dan menjadi suara profetik di tengah arus perubahan dunia,” kata Melki.
Lanjut Gubernur Melki, Provinsi NTT menjadi salah satu pengirim tenaga kerja migran terbesar di tanah air. Tapi di balik potensi itu tersimpan masalah migran ilegal. Banyak warga NTT dikirim ke luar negeri tanpa melalui mekanisme hukum dan persiapan yang benar.
“Mereka berangkat tanpa perlindungan, tanpa persiapan yang benar dan tanpa jaminan keselamatan,” katanya. Karena itu, PMI asal NTT cenderung rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan kematian.
“Langkah pemerintah yaitu penegakan moratorium pada sektor rentan. Kami menegakkan pelarangan tenaga kerja ke sektor-sektor rawan eksploitasi, seperti rumah tangga, sehingga mereka benar-benar siap melalui pelatihan dan peningkatan eksploitasi,” kata orang nomor satu di NTT ini.
Dia menjelaskan pemerintah juga akan meningkatkan layanan terpadu satu atap, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui BLK, BLKK, dan sebagainya. Pemerintah juga telah mengadakan pembentukan gugus tugas TPPO hingga ke desa yang melibatkan PMI, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, desa, dan juga perempuan.
“Kita berharap ada strategi migrasi aman, pembangunan pusat informasi, Forum akuntabilitas publik dan indikator kinerja,” katanya.(gem)
