NTT BICARA.COM, KUPANG – Fraksi-fraksi DPRD NTT memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 pada rapat paripurna ke- 30 masa sidang III Tahun 2024-2025 di ruang rapat utama, Kamis, 5 Juni 2025.
Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, berlangsung dinamis. Umumnya fraksi-fraksi menyoroti Sisa Lebih Perhitungan QAnggaran (Silpa) dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di masa transisi pemerintahan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares didampingi Ketua, Emelia Nomleni dan Wakil Ketua, Petrus Berekmans Roby Tulus dihadiri Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Sekretaris Daerah, Kosmas D. Lana . Walau ada sorotan dari fraksi- fraksi, umumnya rapat paripurna berjalan lancar peneuh kekeluargaan.
Pantauan NTT BICARA.COM, walau masih ada beberapa anggota Dewan yang sebagaian adalah wajah-wajah lama kurang betah mengikuti sidang dan lebih memilih berbincang dan menikmati kopi dan snak di lobi, tidak mengganggu jalannya sidang paripurna tersebut.
Fraksi Partai Demokrat misalnya, memberikan catatn strategis dan mengapresiasi pemerintah yang menyampaikan Lpj tepat waktu. Fraksi ini juga memuji Pemerintah Provinsi NTT yang tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demokrat mengingatkan pemerintah agar pencapaian itu diikuti dengan perbaikan tata kelola anggaran yang berdampak riil terhadap masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti rendahnya pencapaian Pendapatan Asli daerah (APBD) dari sektor retribusi. Fraksi menyarqankan agar ke depan ada perbaikan tata kelola retribusi yang mendongkrak kenaikan PAD.
Lebih lanjut fraksi yang dinahkodai oleh Leonardus Lelo, ini menyoroti realisasi belanja daerah sebesar 91,76 persen dan surplus anggaran Rp 100, 1 miliar. Walau surplus namun ada penurunan belanja modal hingga 14,06 persen yang mencerminkan masih ada program strategis yang belum optimal.
Bukan hanya itu, Demokrat juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang masih tergolong rendah, baru 3,73 persen, masih dibawah rata-rata nasional. Fraksi Demokrat menyarankan pemerintah memaksimalkan pembangunan ekonomi berbasis lokal.
Fraksi Demokrat melalaui juru bicaranya, Astria Blandina, mengingatkan pemerintah mengevaluasi utang daerah yang mencapai Rp 163 miliar. Fraksi menyarankan adanya kajian fiskal jangka panjang serta audit publik atas penggunaan dana pinjaman dari PT SMI.(gem)
