Menu

Mode Gelap
Maksi Masan Sampaikan Aspirasi Guru ke Kemendikdasmen RUPS LB Perpanjang Masa Jabatan Plt. Dirut Jamkrida Jemput Delegasi IPACS, Gubernur Melki Bangga jadi Tuan Rumah Sepak Bola Menyatukan dan Menggerakkan Ekonomi Daerah BREAKING NEWS : Diculik di Makassar, Bilqis Ditemukan di Jambi

Politik 13:03 WITA ·

FPKB Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan yang Prima


 ANA KOLIN -Ana Waha Kolin di ruang sidang paripurna DPRD NTT, Kamis, 5 JUni 2025 Perbesar

ANA KOLIN -Ana Waha Kolin di ruang sidang paripurna DPRD NTT, Kamis, 5 JUni 2025

NTT BICARA.COM, KUPANG – Fraksi  Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD NTT mengapresiasi pencapaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah sepuluh kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Namun FPKB mencermati bahwa masyarakat NTT tidak peduli dengan WTP tersebut. Yang masyarakat minta adalah pelayanan publik yang prima, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan & anak, dan lain-lain yang semuanya  harus bermuara pada Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam pandangan umum Fraksi Partai kebangkitan Bangsa DPRD NTT pada sidang paripurna di ruang utama Sekretariat DPRD NTT, Kamis, 5 Juni 2025.

Dalam pandangan umum yang dibacakan Ana Waha Kolin, FPKB secara tegas menanyakan mengapa ada SILPA yang begitu besar  dan meminta  perhatian serius dari pemerintah agar  SILPA  TA 2024 harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

FPKB menyarankan agar dana SILPA dipergunakan untuk  persiapan PON 2028,  dimana NTT akan menjadi tuan rumah.
Fraksi ini juga  menyoroti  kekuarangan dokter ongkologi di RSU W. Z  Johanes  Kupang dan meminta perhatian serius dari pemerintah untuk bisa  berkoordinasi denga Kementrian Kesehatan RI.

Lanjut Ana Kolin, FPKB juga memberikan catatan khusus terhadap proses kepindahan ASN/GURU/NAKES yang  sudah terkatung-katung  selama ini, padahal sudah memenuhi persyaratan  sesuai prosedur kepindahan. Di satu sisi  ada guru yang harus sudah mengajar di tahun ajaran baru di sekolah yang  menjadi  tujuan kepindahannya, karena  sekolah tersebut belum ada guru bidang studi  yang bersangkutan.

Jika dipindahkan sampai dengan masuk tahun ajaran baru kira-kira siap  yang bertanggung jawab terhadap situasi ini,  apakah peserta didik harus dikorbankn? Padahal  sekolah lagi proses  SK dan  syarat-syarat kepindahan sudah dipenuhi.

Baca juga :  BREAKING NEWS : Kapal Tenggelam Delapan WNA Dievakuasi

Terakhir FPKB memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas strategi dalam membangun NTT dengan menghadirkan MEJA KERJA, sebagai  saluran aspirasi rakyat NTT dalam bingkai semangat AYO BANGUN NTT.

“Semoga ini  menjadi spirit baru dalam mensuport semua kebijakan dan keputusan yang berpihak pada rakyat dengan menghadirkan keadilan dan kesetaraan,” demikian pandangan umum FPKB. (gem) 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 31 kali

Baca Lainnya

Tingkatkan Partisipasi Publik, Bawaslu NTT Siapkan Kanal Sahabat Bawaslu

29 October 2025 - 01:07 WITA

Gubernur NTT Berharap ASN Melayani Lebih Baik Pasca Retret

14 October 2025 - 01:20 WITA

BKH : Sejak Era Jokowi Demokrat Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

4 September 2025 - 08:15 WITA

Puan Maharani : Pintu DPR Terbuka Lebar

25 August 2025 - 02:58 WITA

Tanpa Hasto, Ini Struktur DPP PDIP Hasil Konggres VI Bali

3 August 2025 - 10:39 WITA

Bersiap-siap Pemilihan Kepala Daerah Kembali Oleh DPRD

1 August 2025 - 02:52 WITA

Trending di Politik