NTT BICARA.COM, KUPANG – Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPD NTT, PT Jamkrida NTT, PT Flobamora dan PT Kawasan Industri (KI) Bolok perlu bersinergi yang sehat menumbuhkan usaha dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat memimpin rapat optimalisasi PAD, Gubernur NTT telah menetapkan target PAD NTT tahun 2025 sebesar Rp 2,8 triliun. Upaya mencapai target ini difokuskan pada optimalisasi pajak daerah, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah.
Menindaklanjuti target PAD Rp 2,8 triliun tersebut, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di ruang rapat Asisten, Kantor Gubernur NTT, Rabu, 23 Juli 2025.
Asisten II Sekda NTT, Rita Wisan dalam arahannyqa menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan BUMD dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkini terkait pengelolaan BUMD Provinsi NTT. Pembinaan BUMD ini juga sebagai jawaban atas catatan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Pentingnya Pengawasan dan Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kinerja BUMD yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selfi H. Nange menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD NTT, dan mendapatkan masukan terkait semua permasalahan dari BUMD, termasuk di dalamnya terkait berbagai keluhan baik masyarakat maupun para pekerja atau karyawan di BUMD yang memiliki permasalahan terkait tata kelola BUMD.
Rapat pembinaan BUMD ini dihadiri oleh Pimpinan BUMD yakni Direktur Utama PT Flobamor, Plt. Direktur Utama PT Jamkrida, Direktur Utama PT KI Bolok dan Perwakilan dari PT BPD NTT, Kepala Dinas ESDM, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan instansi terkait lainnya.
Rapat juga berupaya mengelaborasikan target dan strategi BUMD dalam rangka berkontribusi dalam target PAD Rp 2,8 triliun.
Plt. Dirut PT Jamkrida NTT, Dr. Frits Fanggidae mengatakan saat ini Triwulan II dari target laba Rp 8.479.500.000, realisasi 4.393.308.337 (51,81%). Pada tahun 2024 realisasi dividen (tahun buku) kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp 7.483.845.063.
Perwakilan PT BPD NTT, Christofel Adoe menyampaikan hingga Mei 2025 pertumbuhan penyaluran kredit 2,30% (yoy) posisi Modal Pemerintah Provinsi NTT sebesar 24,84%.
Direktur Utama PT Flobamor, Y. Irawan Rayon menyampaikan bahwa PT Flobamor terus meningkatkan kualitas SDM pengelola dan terus membuka ekspansi bisnis baru dengan terus mengembangkan kerja sama dengan usaha bisnis lain,
Direktur Utama PT KI Bolok, Tony Antariksa Dima menyampaikan hambatan terbesar yang dihadapi PT KI Bolok adalah terkait legalitas lahan. Hal ini sangat mengganggu iklim investasi di KI Bolok. Selain itu, PT KI Bolok juga terkendala dengan pengurusan Surat Izin Usaha Kawasan Industri (SIUKI).
Rapat Evaluasi Pengelolaan BUMD ini merekomendasikan agar BUMD Provinsi terus melakukan inovasi dan berekreasi mencari pasar-pasar usaha baru bagi PT Flobamor, mendorong percepatan penyelesaian legalitas lahan, perijinan dan membangun image Kawasan Industri Bolok dalam rangka meyakinkan investor, serta terus mendorong PT Jamkrida dan PT BPD NTT agar bersinergi secara sehat dan saling mendukung demi meningkatkan kontribusi PAD yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat NTT. (gem)
