NTT BICAR.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan 33 ruas jalan provinsi yang tersebar di Pulau Timor, Sumba dan Flores alih status ke jalan nasional. Usulan itu tertuang secara apik pada Project Digest Usulan Alih Status Jalan Provinsi Menjadi Jalan Nasional.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT saat dtemui NTT BICARA.COM di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/12/2025), mengatakan usulan itu dilatarbelakangi kebutuhan dan kondisi riil NTT yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat membutuhkan konektivitas untuk memperlancar mobilisasi manusia dan barang.
Menurutnya, pembangunan jariangan jalan di NTT memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan antar wilayah perbatasan, termasuk keterhubungan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
Beberapa ruas jalan provinsi, katanya, kini berfungsi sebagai penghubung utama kegiatan ekonomi, logistik, pariwisata dan perdagangan lintas batas, sehingga perannya telah melampaui fungsi jalan provinsi.
Usulan jalan provinsi alih status ke jalan nasional disusun untuk menyesuaikan status fungsi jaringan dengan perkembangan arus lalu lintas dan peran ruas dalam sistem jaringan jalan nasional.
Lanjut pria yang akrab disapa Benny Nahak, penetapan ruas tersebut sebagai jalan nasional diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik.
Selain itu, mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal melalaui aksebilitas destinasi utama, mendukung program-program Gubernur, One Vilage One Product, One School One Product dan One Community One Product.
Juga memperkuat konektivitas kawasan perbatasan dan memperlancar mobilitas antarnegara (Indonesia-Timor Leste) dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur melalui dukungan kewenangan dan pembiayaan nasional.
Dengan demikian, lanjut Benny, alih status ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan posisi NTT sebagai gerbang timur Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Lanjutnya, tujuan jangka menengah hingga 1 tahun yakni, ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Utilitas Jalan sebagai landasan hukum operasional. Sedangkan tujuan jangka panjang hingga 2 tahun, yakni tercapainya implementasi penuh Pergub yang ditandai dengan terdatanya 100% pemilik utilitas sebagai subjek retribusi.
Selain itu, lanjutnya, terciptanya kemandirian fiskal infrastruktur melalui terhimpunnya PAD baru dari retribusi utilitas jalan dengan target minimal Rp 20 miliar per tahun. Juga berjalannya siklus monitoring dan evaluasi implementasi Pergub sebagai dasar perbaikan kebijakan berkelnajutan.
Dia menegaskan, proyek ini akan memberikan manfaat multidimensi, mulai dari mewujudkan kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data, menurunkan biaya logistik, menciptakan iklim investasi kondusif, hingga meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat luas.
Berikut 32 ruas jalan provinsi yang diusulkan alih status dari jalan provinsi ke jalan nasional :
Ruas jalan tengah, barat dan utara Pulau Timor hingga Timor Lesta, yakni ruas jalan Oelmasi-Sp Sulamu, SP Sulamu-Barate, Barate-Maubelon,Maubelon-Naikliu.
Ruas jalan utara Timor-Timor Leste (Distrik Oekusi) – Mota’ain (Distrik Bobona) yakni, ruas jalan Keliting (batas Kabupaten Belu)-Wini Sakato (batas negara)dan ruas jalan Lakafehan-Keliting (batas Kabupaten TTU).
Lintas selatan Timor-Timor Leste (Distrik Covalima) yakni ruas jalan Batu Putih-Panite, Panite-Kobalima, Kolbano-Boking, Boking-Skinu (batas Kabupaten Malaka), Lamea (batas Kabupaten TTS)- Wini Besak, Wini Besak-Betun dan Betun-Motamasin (batas negara).
Berikut lintas selatan Suma yakni, ruas jalan Melolo-Kananggar, Kananggar-SP Aukakelok, SP Aukakelok-SP Laliunggi, SP Laliunggi-Malahar, Malahar-Praipaha.
Menyusul lintas utara Flores yakni, SP-Ngorang-SP Terang, SP Terang-SP Noa, SP Noa- Wontong (batas Kabupaten Manggarai), Nggalak (batas Manggarai Barat)-Kedindi, Reo-Wue Gongger (batas Manggarai Timur, Wue Gongger- (batas Manggarai)-Pota, Pota-Labuan Kelambu (batas Ngada), Labuan Kelambu- (batas Manggarai)-Riung, Riung -Lakosambi (batas Nagekeo), Nggolonio (batas Ngada)-Danga, Aeramo-Kaburea (batas Kabupaten Ende), Kaburea (batas Kabupaten Nagekeo) – Ranakolo, Maurole-Koro (batas Kabupaten Sikka), Koro (batas Kabupaten Ende)- Maumere dan Napungmali-Mudejebak (batas Kabupaten Flores Timur). (gem)
